SOSIALISASI KEPMENSOS NOMOR 150 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PROSES USULAN DATA SERTA VERIFIKASI DAN VALIDASI DTKS / BANSOS

Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 150 Tahun 2022

GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN DTKS

Secara umum proses pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dilakukan melalui 5 (lima) tahapan yang meliputi :

1. Proses utama / Proses usulan data, 
2. Verifikasi dan validasi, 
3. Pengendalian/penjaminan kualitas, 
4. Penetapan, dan 
5. Penggunaan.

Selain 5 tahap tesebut, ada juga entitas yang ikut berperan dalam pengelolaan DTKS, diantaranya :

Peran setiap entitas dalam pengelolaan DTKS

1. Masyarakat, memiliki peran penyampaian usulan, verifikasi dan validasi, serta penggunaan
2. Pemerintah Provinsi, memiliki peran penggunaan
3. Pemerintah Kabupaten / Kota, memiliki peran penyampaian usulan, verifikasi dan validasi, penetapan, serta penggunaan
4. Kementerian / Lembaga lain, memiliki peran verifikasi dan validasi, dan penggunaan
5. Kementerian Sosial, memiliki peran penyampaian usulan, verifikasi dan validasi, penetapan, serta penggunaan
6. Perguruan Tinggi, memiliki peran pengendalian dan penjaminan kualitas.

DTKS HARUS MEMENUHI INTEGRITAS DATA :

1. Data perorangan yang bersifat individual dan tunggal.
2. Data perorangan yang mempunyai nomor induk kependudukan, nama, alamat sesuai dengan data kependudukan yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Data keluarga, kelompok, dan masyarakat yang merupakan himpunan data perorangan.
4. Data anggota keluarga tidak tumpang tindih dengan anggota keluarga lain; dan
5. Kelengkapan atribut data.

TIME SCHEDULE USULAN BANSOS / DTKS

Penyampaian usulan dapat dilaksanakan setiap bulan dengan ketentuan :

Time Schedule Usulan Bansos / DTKS

1. Usulan PBI DTKS paling lambat sampai dengan tanggal 11 setiap bulannya
2. Usulan Bansos dan PBI Non DTKS dimulai tanggal 15 sampai dengan 5 hari sebelum hari terakhir (H-5) setiap bulannya
3. Waktu unggah dokumen pengesahan usulan Bansos dan PBI Non DTKS dimulai tanggal 15 sampai dengan 1 hari sebelum hari terakhir (H-1) setiap bulannya

SUMBER USULAN DTKS

1. Pemerintah Kabupaten / Kota
2. Kementerian Sosial
3. Warga Indonesia Secara Mandiri

PROSES BISNIS DAN ALUR DATA DTKS

Proses Bisnis dan Alur Data DTKS

TATA CARA PENYAMPAIAN USULAN DTKS / BANSOS

1. Usulan data dapat diajukan melalui musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain.
2. Pemerintah Daerah mengusulkan data melalui Dinas Sosial Kabupaten/Kota
3. Dinas Sosial wajib melakukan verifikasi dan validasi atas usulan data
4. Pengadilan/penjamin kualitas oleh perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Menteri
5. Pemerintah Daerah menyampaikan usulan menggunakan SIKS-NG
6. Usulan yang disampaikan harus memenuhi kriteria
7. Usulan data dilengkapi informasi tambahan, seperti data disabilitas, hamil, dan lainnya
8. Usulan setiap bantuan sosial disampaikan secara lengkap beserta anggota keluarganya
9. Usulan yang disampaikan melalui SIKS-NG harus dilengkapi dengan dokumen/surat pengesahan
10. Sebelum mencetak pengesahan, petugas yang memiliki hak akses untuk melakukan validasi harus terlebih dahulu melakukan finalisasi usulan
11. Surat pengesahan harus ditandatangani oleh kepala daerah atau pejabat yang berhak mewakili atas nama kepala daerah
12. Usulan yang tidak dilengkapi dengan surat pengesahan secara otomatis menjadi usulan pada periode berikutnya

Tata Cara Penyampaian Usulan DTKS / Bansos

VERIFIKASI DAN VALIDASI

1. Verifikasi kelayakan dilaksanakan setiap bulan.
2. Waktu pelaksanaan Verifikasi kelayakan dimulai dari tanggal 14 s.d. satu hari sebelum hari terakhir (H-1) setiap bulan.
3. Verifikasi kelayakan dilakukan terhadap data penerima program dari periode sebelumnya.
4. Data penerima program untuk diverifikasi ditayangkan di SIKS-NG paling lambat akhir minggu ke-2 setiap bulan.
5. Batas akhir finalisasi dan pengunggahan dokumen/surat pengesahan termasuk tanggal dokumen/surat satu hari sebelum hari terakhir setiap bulan.
6. Dokumen/surat pengesahan ditandatangani oleh kepala daerah atau pejabat yang berhak mewakili atas nama kepala daerah.
7. Pengunggahan dokumen/surat pengesahan dilakukan melalui SIKS-NG menggunakan akun kepala daerah dan/atau petugas yang memiliki hak akses untuk validasi.

Penerima manfaat dapat dinyatakan tidak layak jika memenuhi kriteria:

1. Alamat tidak ditemukan
2. Meninggal dunia (Kecuali pengurus yang memiliki ahli waris)
3. Memiliki pekerjaan sebagai
4. PNS/TNI/Polisi/Aparatur Negara Lainnya
5. Dianggap/dinilai sudah mampu dan atau tidak memenuhi kriteria sesuai dengan pedoman umum setiap program yang didapatkan
6. Pensiunan PNS/Polisi/TNI
7. Sudah tidak memiliki komponen sesuai dengan kriteria program bantuan penerima manfaat terdaftar
8. Alasan lain yang dapat dituliskan pada kolom alasan

Dengan terbitnya Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 150 tahun 2022 tentang Tata Cara Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi DTKS dinilai menjadi titik terang untuk melaksanakan pemutakhiran DTKS dengan lebih baik lagi.

Peran DTKS ini menjadi sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan warga masyarakat miskin. Oleh sebab itu, dibutuhkan DTKS yang valid dan termutakhirkan dengan baik agar bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran.

Diharapkan dengan adanya Kepmensos ini, memudahkan proses warga masyarakat miskin untuk bisa masuk ke dalam DTKS serta memudahkan petugas dalam pelaksanaan pemutakhiran DTKS.

Berbagi :